Senin, 28 September 2020 - 12:23 WIB

Menguatkan Regulasi Pembinaan Pancasila

Oleh : Indah Pratiwi | Budi | Senin, 03 Agustus 2020 | 11:20 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


POLEMIK RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) telah berakhir dengan pengajuan usulan pemerintah tentang RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Melalui pengajuan RUU ini, polemik tentang tafsir Pancasila semestinya usai, diganti penyusunan regulasi pembinaan Pancasila yang proporsional.

Upaya pembinaan ideologi Pancasila sendiri menapaki babak baru, yakni penguatan regulasi terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdiri sejak 28 Februari 2w018. Sejauh ini, BPIP hanya berpayung hukum Peraturan Presiden No 7/2018 tentang BPIP.

Ketika berpayung UU, posisi nya lebih kuat, karena tidak hanya menjadi kebijakan eksekutif, tetapi juga disepakati legislatif yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia.

Penghidupan kembali pembinaan Pancasila lalu mengalami penyempurnaan, sejak pertama kali dilakukan melalui pendirian Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Peraturan Presiden No54/2017.

Ketika penulis bertugas di sana, peran unit kerja ini membantu Presiden Jokowi dalam menyusun dua hal. Pertama, Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP). Garis besar ini rencananya menjadi pedoman bagi revisi materi pendidikan dan pelatihan Pancasila.

Hingga kini, GBHIP masih disusun BPIP. GBHIP inilah yang sepertinya menjadi tema dalam RUU HIP. Sebab, RUU tersebut ingin merancang haluan dalam berpancasila.

Dalam konsep UKP-PIP, haluan berpancasila ialah haluan pengetahuan yang dibangun melalui prosedur akademik. Bukan haluan hukum dalam bentuk UU.

Kedua, Peta Jalan (roadmap) Pembinaan Ideologi Pancasila. Peta jalan ini memuat lima sasaran penguatan Pancasila. Meliputi; pertama penguatan pemahaman terhadap Pancasila. Kedua, penguatan pelembagaan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan hukum dan praktik institusional kementerian/lembaga negara. Ketiga, penguatan inklusi sosial di masyarakat. Keempat, penguatan keteladanan Pancasila dalam perilaku penyelenggara negara dan msayarakat. Serta, kelima perwujudan keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan.

Dua tugas itu masih tercantum dalam Perpres No 7/2018 tentang BPIP. Sehingga, hal itu masih dikerjakan badan penguatan ideologi bangsa ini. #Dengan demikian, penyusunan RUU BPIP lebih bersifat menaikkan landasan hukum (legal standing) atas proses penguatan Pancasila yang sedang berlangsung.

Tidak menegasi

Mengapa dibutuhkan RUU BPIP? Karena sejak Republik ini berdiri, kita belum memiliki UU penguatan Pancasila. Hal inilah yang membuat upaya penguatan itu mengalami penegasian berbasis kepentingan politik.

Di masa Orde Lama, Presiden Soekarno berupaya menguatkan Pancasila melalui beberapa hal. Pertama, pelaksanaan kursus-kursus Pancasila di Istana Negara pada 1958, terlaksana sejak 26 Mei-3 September 1958.

Setiap bulannya di tahun itu, Bung Karno sendiri mengajarkan Pancasila melalui kursus-kursus itu. Menarik karena dalam momen didaktis ini, Sang Penggali menjelaskan Pancasila sebagai kelanjutan dari Pidato Kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945.

Kedua, penyusunan tafsir terhadap Pancasila dalam kerangka Manifesto Politik (Manipol) dan Usdek. Manipol sendiri adalah intisari dari pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 berjudul, Penemuan Kembali Revolusi Kita yang kemudian ditetapkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai GBHN.

Selanjutnya, Manipol lalu dikukuhkan dalam Penetapan Presiden No.1/1960 dan TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang GBHN. Adapun Usdek merupakan materi pidato Soekarno pada 17 Agustus 1960 dengan judul Jalannya Revolusi Kita. Manipol-Usdek adalah tafsiran sosialistik atas Pancasila.

Dalam pidato 17 Agustus 1960 itu, Bung Karno menyatakan, “Jika Pancasila kita ibaratkan Alquran, Manipol- Usdek adalah serupa hadis sahihnya. Pancasila dan Manipol-Usdek adalah terjalin satu sama lain.” (TUBAPI, 1961).

Ketiga, melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, yang mulai dilakukan pada 1964. Peringatan 1 Juni ini didorong kemarahan Bung Karno atas pidato Ketua PKI, DN Aidit pada Mei 1964 yang menyatakan, “Saat ini Pancasila masih dibutuhkan untuk mencapai persatuan nasional. Namun, ketika persatuan telah tercapai, Pancasila tidak dibutuhkan lagi.”

Mendengar pernyataan tersebut, Bung Karno lalu menetapkan peringatan Harlah Pancasila setiap 1 Juni yang berlangsung hingga awal pemerintahan Orde Baru (Isnaeni, 2020).

Keempat, melalui pendirian Panitia Pembina Jiwa Revolusi yang bertugas melaksanakan indoktrinasi Pancasila.

Ketika rezim berganti, semua program penguatan Pancasila itu dihapus. Orde Baru lalu menegasikan pemikiran dan praktik pembinaan era Soekarno. Maka terbitlah MPRS No. XIX/MPRS/1966 yang meninjau kembali seluruh produk legislatif dan Peraturan Presiden Soekarno dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Terbit pula TAP MPRS No. XXVI/ MPRS/1966 yang meneliti semua ajaran Bung Karno, untuk dinegasikan.

Puncak dari proses desoekarnoisasi ini terjadi ketika Orba menetapkan Muhammad Yamin (berpidato pada 29 Mei 1945) dan Soepomo (berpidato pada 31 Mei 1945) sebagai penggagas nilainilai Pancasila, beberapa hari sebelum pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945.

Dari sini peringatan 1 Juni sebagai Harlah Pancasila lalu dihapus sejak tahun 1970. Era Reformasi lalu lahir sebagai negasi atas Orde Baru. Oleh karenanya, semua pandangan dan praktik penguatan Pancasila era Pak Harto pun dihapus. Melalui TAP MPR No.XVIII/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P-4 (BP-7) dibubarkan, serta mata pelajaran dan kuliah Pancasila dihapus dari kurikulum.

Trauma atas rezim membuat bangsa ini fobia terhadap ideologinya sendiri. Belajar dari proses saling menegasikan di atas, RUU BPIP sangat urgen disusun agar regulasi penguatan Pancasila tidak bersifat relatif.

Sebab, jika berpayung UU, kekuatan pendorongnya tidak hanya lahir dari kebijakan Presiden, yang bisa saling menegasikan.

Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa. #Mengingat, lemahnya etos kebangsaan masyarakat kita akibat absennya penguatan Pancasila sejak awal era Reformasi.





Fokus : Pancasila


#NKRI Harga Mati #Pancasila #Saya Indonesia #Saya Pancasila #Pancasila YES Khilafa NO #Pancasila Ideologi Bangsa Indonesia


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






33 menit yang lalu

Puluhan Massa Gelar Aksi Penolakan Acara KAMI di Surabaya

Beritacenter.COM - Puluhan orang di Surabaya Jawa Timur menggelar aksi penolakan terkait acara yang akan..
38 menit yang lalu

Presiden Jokowi: Pembatasan Sosial Berskala Mikro Efektif Kendalikan Penularan Corona

BeritaCenter.COM – Presiden Jokowi mengatakan, pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) lebih efektif mencegah..
43 menit yang lalu

"ISU PKI ALAT PROPAGANDA PENGASONG KHILAFAH UNTUK HANCURKAN NKRI"

Banyak yang tidak paham. Penyebaran isu PKI dengan berbagai narasi adalah upaya para pengasong khilafah. HTI dan kaum..
1 jam yang lalu

Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi di Indonesia Rampung Dalam 2 Pekan

Beritacenter.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta para jajarannya untuk merencanakan..
1 jam yang lalu

Masyarakat Displin Gunakan Masker Sesuai Protokol Kesehatan

Beberapa bulan ini kita memakai masker untuk memenuhi protokol kesehatan. Sayangnya ada orang yang masih memakai..
1 jam yang lalu

Aryo Hanggono Meninggal, Menteri Edhy: "Saya Sangat Kehilangan, Dia Orang Baik"

Beritacenter.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berduka dengan meninggalnya Dirjen Pengelolaan..
2 jam yang lalu

Habis Pulang Main Dua Pemuda Dibacok, Dua Dari Empat Pelaku Berhasil Dicokok Polisi

Beritacenter - Pemuda berinisil A (15) warga Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul dan FC (19) warga..
2 jam yang lalu

Jenderal Gatel Mainkan Isu PKI Demi Mendapatkan Dukungan CIA

Kenapa selalu muncul pertanyaan, siapa dalang G30S PKI? Karena G30S adalah satu-satunya kasus "Kudeta Berdarah"..
3 jam yang lalu

Silvany Austin Pasaribu Diplomat Muda Indonesia "SENTIL" Perdana Menteri Republik Vanuatu Di Sidang PBB Terkait "Isu Pelanggaran HAM di Papua"

Beritacenter.COM - Sosok Silvany Austin Pasaribu salah satu diplomat muda Indonesia yang menjadi buah bibir dimedia..
3 jam yang lalu

MANTAP...! Gibran Blusukan Online

Beritacenter.COM - Calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa resmi mendapat..
4 jam yang lalu

Empat Dari Tujuh Pelaku Pencabulan Gadis Ingusan Dicokok Polisi

Beritacenter.COM - Polsek Mojowarno berhasil amankan empat pemuda masing-masing berinisal BAK (17), AG (18), MZ (16)..
4 jam yang lalu

JOKOWI LAYAK MENJADI BAPAK INFRASTRUKTUR

Banyak tudingan sejumlah pihak yang kerap menyebut pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah Joko Widodo..
15 jam yang lalu

PPP soal 2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan : Jokowi Tak Ingkar Janji soal HAM, Tak Ada yang Kebal Hukum!

Ya tidak (berarti Jokowi ingkari janji) dong. Soal janji itu kan tetap bisa dilakukan. Untuk pengusutannya kan sudah..
15 jam yang lalu

Power Tends to Corrupt and Absolute Power Corrupts Absolutely

Perluasan kewenangan Jaksa dalam hal penyidikan pada RUU Kejaksaan tersebut, patut dikhawatirkan malah makin..
15 jam yang lalu

Pendeta Yeremias Zanambani Tewas, Begini Tanggapan Cepat dari Salah Satu Mantan Komisioner Kompolnas...

Alat bukti yang cukup tidak bisa hanya dari keterangan saksi saja. Saksi juga tdk bisa yang tdk melihat langsung,..
16 jam yang lalu

KontraS Bakal Surati Jokowi, Kritisi Pengangkatan 2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan

Beritacenter.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat dua eks anggota Tim Mawar menjadi pejabat..
17 jam yang lalu

Duh, Teror Pencurian Celana Dalam Wanita di Kertajaya Cianjur Sisakan Jejak Sperma

Beritacenter.COM - Teror pencuri celana dalam wanita membuat resah warga Desa Kertajaya, Kabupaten Cianjur, Jawa..
18 jam yang lalu

Dubes RI di Swedia Bicara Pentingnya Nilai Kemajemukan Terkait Insiden Pembakaran Al-Quran

Beritacenter.COM - Menanggapi adanya insiden pembakaran Al-Quran yang baru-baru ini terjadi di Eropa, Duta Besar..
20 jam yang lalu

DPR RI Minta PBB Usut Tuntas Penyebab Covid-19

Beritacenter.COM - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menyoroti soal asal usul..
20 jam yang lalu

Seorang Kakek 58 Tahun Terjaring Razia Saat Bercinta dengan Mahasiswi

Beritacenter.COM - Hubungan kekasih tak lazim antara seorang kakek berinisial SA (58) dan seorang mahasiswa..
21 jam yang lalu

Polisi Grebek Pesta Miras Berkedok Acara Sosial di Bandung

Beritacenter.COM - Satuan Narkoba Polresta Bandung menggrebek sekelompok pemuda mengadakan pesta miras di sebuah..
23 jam yang lalu

Mahfud MD Angkat Bicara Soal Tayangan Film G30S/PKI: Silahkan Saja, Hukumnya Mubah

Beritacenter.COM - Menteri Koordinator Polhukam, Mahfud MD mengatakan terkait dengan polemik pemutaran film..

+Indeks

 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi