Rabu, 11 Desember 2019 - 14:49 WIB

DPR Jangan Jadi Tukang Bikin UU Yang Urgensinya Tak Mendesak, Seperti RUU Kamnas

Oleh : Abe --- | Rabu, 30 Maret 2016 | 14:12 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah memproduksi begitu banyak Undang-Undang sehingga peraturan masa lalu tersebut sering terbentur dengan peraturan Presiden saat akan mengambil keputusan. Bukan hanya presiden, sejumlah anggota kabinet juga sering terbentur dengan adanya peraturan Menteri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada waktu memberikan sambutan pembukaan pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dengan tema "Membangun Ekonomi Indonesia Yang Berdaya Saing" di Gedung Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/3), yang dihadiri anggota ISEI dan sejumlah Menteri.

Presiden menyesalkan, seringkali terbenturnya keputusan Presiden dengan undang-undang yang sudah dibuat DPR, Seharusnya, peraturan presiden dan peraturan menteri bisa diubah agar keputusan bisa diambil secara cepat. "Peraturan kan yang buat kita sendiri, (peraturan) diubah yang sederhana yang bisa cepat memutuskan," kata Jokowi.

Kepada DPR, Presiden Jokowi mengingatkan agar tak usah memproduksi terlalu banyak undang-undang. "Cukup satu tahun 3 atau 5 (undang-undang), tapi yang betul-betul baik. Bukan jumlah yang diutamakan. Jumlah 40, 50 (UU) untuk apa?" kata Jokowi.

Jokowi mengaku tahu alasan DPR bersemangat mengejar pembahasan undang-undang dengan jumlah banyak. Namun Presiden tak mau menyebutkan alasan tersebut.

"Kenapa DPR senang banyak, saya tahu tapi tak mau menyebutkan saja," kata Jokowi.

Kritikan Presiden Jokowi terhadap DPR yang disebut tukang produksi Undang-undang, bertolak belakang dengan RUU Kemanan Nasional (Kamnas) Yang telah diajukan kembali oleh presiden ke DPR sehingga RUU Kamnas tersebut bisa menjadi salah satu program legislasi nasional.

RUU Keamanan Nasional sudah muncul beberapa tahun lalu. Pada 2010, pembuatan draft RUU Keamanan Nasional sudah disepakati dan diparaf oleh wakil lintas instansi, terutama TNI dan Polri. Pada 23 Mei 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengajukan RUU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI. Tapi, RUU ini selalu menuai polemik.

Menurut Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo, keberadaan RUU ini situasi dan kondisi negara akan kembali seperti di zaman orde baru. Tentara sangat kuat. Selain itu, ada poin berkurangnya kewenangan Polri dalam menjaga keamanan, dan diserahkannya sebagian kewenangan itu ke tentara. "Akibatnya, pada reformasi 1998 TNI-Pori dipisahkan akan jadi percuma," Ujar Hermawan, di Hotel Pandanaran Semarang, Selasa (9 Maret) lalu.

melalui RUU ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengambil beberapa kewenangan yang selama ini menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Polair yang bertugas menjaga di laut bisa dibubarkan diganti dengan TNI," kata Hermawan. Bahkan, melalui RUU Keamanan Nasional ini TNI bisa diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Menurut Hermawan banyak pasal-pasal di RUU Keamanan Nasional yang multitafsir sehingga menjadi tidak jelas. Selain itu, pasal-pasal itu juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh kekuasaan. Hermawan mencontohkan perdebatan di DPR yang dianggap memberi ancaman keamanan nasional maka itu bisa dibubarkan.

Hermawan juga heran drat RUU Keamanan Nasional yang beberapa tahun lalu sudah menuai polemik kini justru akan dibahas lagi. "Katanya ada perubahan isi tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali," kata Hermawan.

 





Fokus : Joko Widodo



Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






12 menit yang lalu

Jelang Tahun 2020, Tersebar Isu WhatsApp Tak Berikan Dukungan bagi Beberapa Smartphone...

Menjelang tahun 2020, WhatsApp dihebohkan dengan kabar kurang sedap. Akan banyak smartphone yang tidak lagi didukung..
37 menit yang lalu

Pemerintah Akan Tambah 71 Proyek Strategis Nasional

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini mengkaji 71 usulan proyek pembangunan infrastruktur yang..
46 menit yang lalu

Polisi Tegaskan Selebaran DPO Pelaku Persekusi terhadap Banser NU di Jaksel Hoaks

Beritacenter.COM - Polda Metro Jaya menegaskan bahwa selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) pelaku persekusi..
48 menit yang lalu

Presiden Jokowi Telah Tunjuk Orang Terbaik untuk Jadi Dewan Pengawas KPK

Lebih lanjut Fadjroel Rahman menyebutkan jika sosok-sosok dewan pengawas KPK yang dipilih Jokowi sudah sesuai dengan..
1 jam yang lalu

Kapolri Anugerahkan Penghargaan kepada Komjen Firli

Diketahui juga jika penghargaan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram resmi (ST) nomor ST/3244/XII/KEP/2019.
1 jam yang lalu

Iran Ancam Serang Israel dari Libanon

Beritacenter.COM - Komandan Senior Korps Pasukan Khusus Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Morteza Qurbani memberikan..
1 jam yang lalu

Soal Kasus Novel Baswedan, Polri Yakin Segera Terungkap

Beritacenter.COM - Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal optimis pihaknya akan bekerja maksimal dan mengungkap siapa..
1 jam yang lalu

Anggota TGUPP Eks Ketua KPK Minta Gaji Dobel, KPK Kok Diem Bae...

Beritacenter.COM - Pemilik akun twitter @TheArieAir membagikan artikel berjudul “Anggota DPRD DKI..
1 jam yang lalu

Siap-siap Ujian Nasional Bakal Dihapus

Beritacenter.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi mengumumkan akan menghapus Ujian Nasional..
2 jam yang lalu

Gara-Gara Minum Miras, Agus Tewas Jatuh Ke Sungai

Beritacenter.COM - Penemuan mayat Agus (35), warga Dusun Jurang Kwali, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, sempat..
3 jam yang lalu

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019: Papua-NTT- Bali Teratas, DKI Jakarta-Jabar dan Aceh Diposisi Bawah

BeritaCenter.COM - Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk tahun 2019 telah dirilis. Papua, NTT dan Bali menempati..
3 jam yang lalu

Jual Narkoba Ke Pelajar, 6 Pelaku Diciduk Polisi

Beritacenter.COM - Enam tersangka pengedar sabu dan pil dobel L, yakni Nur Kholid (20), Abdul Rachman (22), Edwin..
3 jam yang lalu

Disebut Tahun 2020 Indonesia Krisis Ekonomi, TNI: Kami Siap Bantu Pemerintah

Beritacenter.COM - Tentara Nasional Indoneaia (TNI) sangat siap membantu negara Indonesia untuk bisa melewati krisis..
3 jam yang lalu

Kumpulkan Pejabat Hingga Pengusaha AS, KPK Bicara Bahaya Korupsi

BeritaCenter.COM – Para pejabat, pengusaha hingga pengamat ekonom hadir dalam seminar tinggi yang diadakan..
3 jam yang lalu

Tragis! Remaja di Gowa Tewas Tenggelam, Awalnya Dikira Nge-prank

BeritaCenter.COM - Seorang remaja di Tombolo Pao, Gowa, Sulawesi Selatan tewas tenggelam karena korban dikira lagi..
3 jam yang lalu

Rakit Dan Jual BOM, Seorang Pria Berhasil Diamankan Polisi

Beritacenter.COM - Pria berinisial AB, warga Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, diamankan pihak kepolisian setelah..
3 jam yang lalu

Napoli Pecat Carlo Ancelotti

BeritaCenter.COM – Napoli telah resmi memecat Carlo Ancelotti dari jabatan pelatih tim utama. Keputusan itu..
3 jam yang lalu

Polisi Ditusuk Oknum TNI Karena Cemburu

Beritacenter.COM - Seorang angota polisi tertusuk benda tajam di Pamekasan, Madura pada Selasa (10/12). Korban..
3 jam yang lalu

Meski Anak Kobra, LIPI Minta Masyarakat Waspada dengan Bisanya yang Mematikan

BeritaCenter.COM – Belakangan marak teror anakan kobra di berbagai daerah. Bahkan jumlahya bisa mencapai..
3 jam yang lalu

Gara-gara Rem Tak Berfungsi, Bus Harapan Baru "Hajar" Motor dan Tiang Listrik

Beritacenter.COM - Diduga akibat rem blong, Bus Harapan Baru Nopol AG 7134 UY yang dikemudian Abdul Syain warga Desa..
4 jam yang lalu

PM Malaysia Berencana Mundur dari Jabatan

Beritacenter.COM - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berjanji akan menyerahkan jabatannya kepada penerusnya,..
4 jam yang lalu

Manfaatnya ke Masyarakat Tidak Ada, TGUPP Anies Hanya Jadi Beban APBD

BeritaCenter.COM - Penasihat Fraksi PDIP DPRD DKI, Pantas Nainggolan mengingatkan Gubernur Anies Baswedan agar..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi